Isu Sumber Daya Alam dalam Perspektif Geografi

Oleh Satria Indratmoko, 0706265831

Departemen Geografi

FMIPA-UI

A. Isu Sumber Daya Alam pada Sektor Pertanian

            Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menyampaikan bahwa semenjak kenaikan harga pangan pokok hingga 75% di pasar dunia pada tahun 2000 hingga sekarang menunjukkan krisis sumber daya alam (natural resources) terutama di bidang pertanian.

            Keadaan tak berbeda, negeri kita Indonesia tercinta pun tengah menghadapi masalah serupa. Sekitar 13,8 juta jiwa atau 6% dari jumlah penduduk Indonesia menderita rawan pangan (World Development Indicator, 2007). Jumlah daerah yang diperkirakan mengalami krisis pangan 150 Kabupaten/kota dari 480 Kabupaten/Kota (  Fakta tersebut diperkuat dengan kasus kelaparan dan kematian akibat gizi buruk yang terjadi di berbagai daerah.

B. Komentar

Kontrol dan optimalisasi potensi sumber daya alam khususnya sektor pertanian sangat diperlukan karena akan berdampak pada produktivitas dan ketahanan pangan untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia tanpa harus mengandalkan komoditas impor. Selama ini kebijakan pemerintah pada sektor pertanian berorientasi terhadap kepentingan ekonomi ketimbang pertimbangan akan kontrol dan optimalisasi sektor pertanian. Studi kasus sejak program Raskin diluncurkan pemerintah, petani adalah pihak yang paling banyak menjadi penerima tetap beras Raskin. Rakyat diberikan beras dengan harga murah tetapi dengan kualitas yang jelek. Sehingga revitalisasi kualitas produksi pangan tentu harus diperhatikan Pemerintah dengan mekanisme yang baik dan teratur dengan memperhatikan batasan daya dukung lingkungan hidup (carrying capacity).

C. Sumber

http://www.slideshare.net/nielcrazy/globalisasi-nasib-sektor-pertanian-indonesia-presentation (11 April 2009)

http://www.km.itb.ac.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=98:krisis-pangan-ironi-negeri-ini&catid=62:diskusi-isu-pangan&Itemid=107 (6 april 2009)

Krisis Pangan Indonesia dalam Perspektif Geografi¹

A.   Latar Belakang

Isu-isu sumber daya alam yang semakin menguat dewasa ini, termasuk pada skala global, secara substantif merupakan suatu wacana korektif terhadap paradigma pembangunan (developmentalism).

       Krisis sumber daya alam merupakan sebuah permasalahan yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomis, politis, dan psikologis. Sehingga dalam penyelesaian masalah ini bukan hanya untuk memperhatikan berbagai aspek yuridis akan tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya agar penyelesaian masalah tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat.

       Sumber daya makanan merupakan salah satu macam sumber daya alam yang menjadi kebutuhan primer manusia yang tidak dapat ditawar-tawar lagi pemenuhannya. Pengabaian atas kewajiban pemenuhan pangan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yang akan menimbulkan dampak serius baik dalam skala individu (mikro) maupun pada tatanan stabilitas sebuah Negara (makro).

       Meskipun merupakan kebutuhan primer, pengaturan atas pangan ternyata tidak lepas dari berbagai masalah. Pada kesempatan ini masalah tersebut akan dikaji dengan menggunakan pendekatan geografi (geographical approach) untuk memecahkan masalah tersebut.

B.   Permasalahan

       Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agricultural Organization/FAO) pada akhir tahun 2007 menyampaikan bahwa naiknya harga pangan pokok hingga 75% (gambar1) di pasar dunia semenjak tahun 2000 menunjukkan bahwa krisis pangan telah terjadi di dunia ini. FAO juga memperingatkan bahwa 36 negara menghadapi krisis pangan, 21 diantaranya adalah negara-negara Afrika dan beberapa negara lainnya.

       Gentingnya krisis pangan dunia ini telah disuarakan oleh berbagai tokoh dunia. Pada Spring Meeting IMF-World Bank pada awal bulan April 2008, Robert Zoellick, Kepala Bank Dunia, memperingatkan bahwa sekitar 100 juta orang yang saat ini sudah miskin akan menjadi bertambah miskin karena melonjaknya harga pangan dunia.

       Keadaan tak berbeda, negeri Indonesia tercinta pun tengah menghadapi masalah serupa. Di atas tanah subur dan limpahan kekayaan alam ini, 13,8 juta jiwa atau sekitar 6% dari jumlah penduduk menderita rawan pangan (World Development Indicator, 2007). Fakta tersebut diperkuat dengan kasus kelaparan dan kematian akibat gizi buruk yang terjadi di berbagai daerah. Kerawanan pangan masih menjadi masalah serius negeri ini.

       Pada tahun 2000, propinsi-propinsi Indonesia seperti NAD, NTT, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, Lampung, Bali, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Selatan dan Jambi menderita rawan pangan hingga diatas 50%. Propinsi lumbung pangan nasional seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pun tak luput dari ancaman kerawanan pangan ini. Ironi sekali memang, disaat kita melihat bahwa kelaparan justru terjadi di tengah melimpahnya sumber daya alam dan ketersediaan pangan di negeri kita ini.

       Fakta lain yang dapat kita lihat adalah ketika BPS melaporkan bahwa kita telah mencapai swasembada pangan pada tahun 2004 (tabel 1) dan terus meningkat secara periodik dari tahun ke tahun. Namun, setahun kemudian terdengar kabar telah terjadi kelaparan kronis di 10 kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa ketahanan pangan di negeri kita ini belum mampu mengakses pangan secara cukup untuk mempertahankan kehidupan yang sehat dan sejahtera.

            Masalah krisis pangan Indonesia Krisis pangan di negeri ini tidak hanya terjadi karena kesalahan kebijakan lokal, tetapi lebih besar karena peran dunia internasional dalam permainan globalisasi pertanian, dimana kita terjebak di dalamnya. Indonesia merupakan anggota dari berbagai organisasi multilateral, termasuk WTO (World Trade Organization). Negeri ini dijuluki sebagai good boy, karena sikap patuhnya menjalani kebijakan-kebijakan yang didesain WTO, termasuk kebijakan di bidang pertanian yang disebut Agreement of Agriculture (AoA).

Melalui program structural adjustment dari Agreement on Agriculture (AoA) WTO, IMF dan Bank Dunia, mendesak tarif bea masuk pasar domestik yang sangat ramah impor, dan menyulap Indonesia menjadi negara berkembang paling liberal di dunia. Impor pun melonjak tinggi, sebaliknya, ekspor komoditas pertanian merosot. Sejak tahun 1994 Indonesia jatuh dari net food exporter country menjadi net importer country. Dari hari ke hari, angka ketergantungan impor atas berbagai komoditas pangan terus menanjak. Pemerintah dituntut untuk mengambil kebijakan yang tepat dan optimal untuk mengatasi krisis pangan dan ketergantungan impor beras terhadap negara lain.

Untuk mensintesiskan permasalahan tersebut perlu beberapa pendekatan yang terdapat dalam geografi, diantaranya :

1.    Pendekatan spasial (spatial approach) yang mendefinisikan bahwa ketahanan pangan suatu negeri atau wilayah tidaklah ditentukan dari melimpahnya ketersediaan pangan di wilayah tersebut, melainkan dari kemampuan masyarakatnya untuk mencukupi kebutuhan pangan mereka, baik kualitas maupun kuantitasnya dan aksesibilitas yang tinggi terhadap pangan. Oleh karena itu kontrol dan optimalisasi potensi sumber daya alam khususnya sektor pertanian sangat diperlukan karena akan berdampak pada produktivitas dan ketahanan pangan untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia tanpa harus mengandalkan komoditas impor.

2.    Pendekatan perilaku (behavioural approach) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia pada kenyataanya mempengaruhi kualitas pengelolaan sumber daya alam. Kualitas sumber daya manusia yang rendah menghasilkan cara pandang (perceptions) terhadap sumber daya alam yang rendah. Hasilnya adalah rendahnya sikap (attitudes) atau keinginan untuk mengelola sumber daya alam sendiri. Implementasi cara pandang dan sikap tersebut akan mempengaruhi perilaku (behaviour) seseorang terhadap sumber daya alam. Sehingga  usaha yang effektif perlu dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya diwilayah yang kaya akan sumber daya alam. Hal ini dalam rangka meningkatkan ketahanan negara melalui kekuatan sumber daya manusia. Dengan peningkatan SDM maka implikasi yang akan dihasilkan adalah keinginan masyarakat untuk mengelola sendiri SDA guna memanfaatkan sekaligus memelihara dengan sebaik-baiknya.

C.   Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas tampak jelas bahwa isu ketahanan pangan dunia merupakan agenda penting dan strategis untuk terus dikaji dan dipecahkan bersama setiap permasalahannya baik dalam skala individu (mikro) maupun pada tatanan stabilitas sebuah Negara (makro).

Untuk mengatasi masalah yang sangat komplek tersebut tidak cukup hanya dengan melihat satu sektor saja tetapi juga harus memperhatikan sektor lain dengan melalui beberapa pendekatan salah satunya melalui pendekatan yang terdapat dalam geografi dan beberapa aspek yang perlu dikaji secara serius yaitu aspek produksi, aspek distribusi, aspek pertukaran, dan aspek kedaulatan pangan.

Aspek produksi ketersediaan pangan yang mencukupi kebutuhan adalah tujuan yang hendak dicapai dalam komponen ini. Pada aspek ini, diperhatikan pula prioritas pengembangan yang lebih mengedepankan penanaman tanaman pangan daripada tanaman komoditi untuk bahan baku industri. Inisiatif-inisiatif untuk mengembangkan produksi tidak dilakukan dengan cara-cara instant, melainkan dengan suatu pola yang diarahkan untuk tetap menyesuaikan dengan keadaan alam dan kultur pertanian yang ada. Penggunaan pupuk kimia dan tanaman transgenik yang mengancam keseimbangan lingkungan adalah aspek yang paling dihindari.

Aspek distribusi. Aspek ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan saat ini, ketika petani kerap menjadi pihak yang dirugikan, baik pada saat harga produk pertanian mengalami penurunan ataupun kenaikan. Distribusi dalam konteks ini lebih mengacu pada aspek pemanfaatan hasil pertanian. Penerapan sistem bagi hasil yang adil dan reforma agraria adalah kunci utama untuk menjamin terselenggaranya hubungan kerja pertanian yang adil.

Aspek pertukaran. Aspek ini sesungguhnya merupakan penyesuaian atas keadaan saat ini ketika pertukaran merupakan hal yang tidak terhindarkan dari produksi pertanian. Pada aspek ini, perhatian pemerintah adalah seharusnya dengan memproteksi pasar pertanian dalam negeri dan membatasi beredarnya produk-produk pangan impor, khususnya yang diolah dari tanaman-tanaman transgenik. Selain itu, perlu juga dibatasi wilayah jangkauan dari ritel-ritel besar agar memberikan keleluasaan bagi pelaku perdagangan kecil untuk tetap hidup sehingga struktur permintaan dan penawaran di pedesaan bisa lebih manusiawi dan tidak dimonopoli oleh pemain-pemain besar.

Terakhir, kedaulatan pangan adalah suatu paket yang terintegrasi dan sesungguhnya tidak bisa dikombinasikan secara liberal. ini adalah jawaban yang paling praktis atas krisis pangan sekaligus koreksi yang fundamental atas mekanisme pasar pertanian. Selama pemerintah masih ambigu, apalagi condong pada liberalisasi, tidak akan ada kedaulatan pangan. Selama itu pulalah krisis pangan akan selalu mengancam.

D. Referensi

         1. Daftar Pustaka

         http://www.km.itb.ac.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=98:krisis-pangan-ironi-negeri-ini&catid=62:diskusi-isu-pangan&Itemid=107 (tanggal 6 april 2009)

         http://ahmadmunir.page.tl/SelamatDatang.htm?PHPSESSID=4fea77dd5cb152e1b1ec239692936d8a (tanggal 20 April 2009)

         http://indies.my-php.net/index.php?option=com_content&view=article&id=13:krisis-pangan-cermin-kegagalan-liberalisasi&catid=13:catatan-minggu-ini&Itemid=54

         2. Lampiran                                                                         

                                                                                                              Gambar 1